Dijauhkan dari BIN, Jokowi Jadi “Bebek Lumpuh?

Dikebirinya kendali Jokowi atas BIN sejatinya telah menunjukkan bila Jokowi kini telah menjadi lame duck atau bebek lumpuh.

Artikel ini bukan kelanjutan dari “Apa Motif Jokowi Downgrade BIN?”. Tapi menarasikan di-downgrade-nya BIN dari sudut pandang yang berbeda.

Seperti yang diberitakan, Jokowi kembali mengobok-obok Badan Intelijen Negara (BIN). Kali ini, bisa dibilang, Jokowi men-downgrade BIN sampai dua level.

Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu, apakah Jokowi sadar bila langkahnya itu telah merugikan dirinya sendiri?

Dalam 9 Tahun, 2 Kali Jokowi Ngoprek BIN

Pada 18 Januari 2023, Jokowi dengan didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memimpin Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) tahun 2023.

Dalam rapat yang digelar secara tatap muka dan video conference di Ruang Bhineka Tunggal Ika (BTI) itu, Jokowi menginstruksikan Menhan Prabowo untuk mengorkestrasi atau memadukan informasi intelijen yang tersebar di berbagai instansi.

“Oleh sebab itu saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan dari TNI, Polri, BIN dan informasi intelijen dari lembaga lain sehingga menjadi informasi yang satu, sehingga kita dapat mengambil kebijakan yang benar,” kata Jokowi seperti yang dikutip situs resmi Kemenhan.

Instruksi Jokowi kepada Kemenhan yang saat ini dipimpin oleh Prabowo ini menarik. Pasalnya, selama 9 tahun masa pemerintahannya, Jokowi telah dua kali mengotak-atik posisi BIN.

Pada 2020, Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Melalui Pasal 4 perpres ini, Jokowi mencoret BIN dari daftar instansi yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. 

Dengan keluarnya perpres yang diteken Jokowi pada 2 Juli 2020 itu, kedudukan BIN langsung berada di bawah koordinasi Presiden RI.

Langkah Jokowi ini sebenarnya sudah tepat. Karena memang sepatutnya BIN yang merupakan salah satu unit strategis tidak dikoordinasikan Menko Polhukam, tetapi langsung di bawah Presiden. Terlebih pemosisian ini sesuai Pasal 6 Perpres No. 67/2019 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, 

Dalam pasal itu, nama instansi BIN tidak disebut. Bahkan, dari 17 pasal pada perpres tersebut, kata BIN sama sekali tidak ditemukan.

BIN, menurut Pasal 37 UU 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Karenanya, menurut Pasal 42 (1) BIN melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan intelijen negara secara tertulis kepada Presiden.