Proporsional Terbuka atau Tertutup, Sistem Mana yang Untungkan Nasrudin Azis?

Sebagai Walikota Cirebon, Nasrudin Azis memiliki popularitas dan tingkat elektabilitas yang tak diragukan lagi. Namun, langkahnya menuju DPR RI dapat terganjal jika MK memutuskan untuk mengubah sistem pemilu

Bukan hanya itu, dengan tingkat keterpilihannya tinggi yang dimilikinya itu, Azis bahkan berpeluang menyumbangkan sisa raihan suaranya kepada calon satu partainya.

Dengan demikian, jika dalam Pileg 2019, PDIP hanya menggolkan dua calonnya dari Daerah Pemilihan VIII Jawa Barat, pada 2024 nanti partai banteng moncong putih itu berpeluang mendudukkan lebih dari 3 kadernya.

Situasi berbeda akan dihadapi Aziz bila MK mengabulkan peninjauan kembali atas pelaksanaan sistem proporsional terbuka. Jika MK mengabulkannya, maka Pileg 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup dan sistem ini diberlakukan pada Pileg 2024.

Jika menggunakan proporsional tertutup, Nasrudin Azis yang merupakan newcomer atau pendatang baru bagi PDIP pastinya sulit mendapatkan nomor urut atas. Terlebih ia baru mendaftar sebagai anggota PDIP pada Januari 2023. Sebab, nomor-nomor urut atas atau yang dikenal dengan nomor jadi biasanya ditempati oleh pengurus struktural partai atau kader-kader lawasnya. 

Bagi Azis, masalah jauh lebih rumit lagi karena dalam empat pemilu legislatif terakhir (menggunakan sistem proporsional terbuka), suara yang diraih PDIP hanya mampu meloloskan dua kadernya. 

Dengan demikian, jika pada Pileg 2024 nanti menggunakan sistem proporsional tertutup dan Azis mendapatkan nomor urut di bawah 3, maka sulit baginya untuk lolos ke Senayan.

Sementara, popularitas dan elektabilitas yang dimiliki oleh Azis sebagai vote getter akan dinikmati oleh calon-calon asal PDIP untuk Dapil VIII Jabar yang memiliki nomor urut di atasnya.

Maka, bisa disimpulkan bila sistem proporsional terbuka sangat merugikan Nasrudin Azis. Namun, dengan sistem proposal manapun, PDIP diuntungkan oleh tingkat popularitas dan tingkat elektabilitas yang dimiliki oleh Azis.

Pertanyaannya, apakah MK akan mengabulkan gugatan atas proporsional terbuka?

Secara konstitusi, karena UUD tidak mengaturnya, MK kemungkinan mengabulkannya.

Tetapi, ada satu peristiwa konstitusi yang menarik untuk dicermati. Pada 2013, MK mengabulkan judicial review (JR) atas pelaksanaan pemilu serentak yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Putusan MK itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/puu-xi/2013. 

Hanya berselang beberapa waktu setelah (JR) pemilu serentak dikabulkan, Yusril mengajukan permohonan agar pemilu serentak dapat dimulai pada 2014. Namun, mengingat keterbatasan waktu serta tahapan Pemilu 2014 sudah berjalan, MK menolak permohonan Yusril. Atas putusan MK tersebut, pemilu serentak baru digelar pada Pemilu 2019 atau pemilu berikutnya.