Bocoran Denny Indrayana bukan Hoax, Mahfud MD harus Jelaskan Ini seperti 10 Tahun Silam

Jika bocoran Denny Indrayana disebut hoax, bagaimana dengan pengakuan Jokowi tentang pesan Zelensky untuk Putin

It wasn’t a written message. That’s the only thing I can tell you,” he said, when asked by TASS to elaborate on the message,” kata Peskov pada 1 Juli 2022 sebagaimana yang dikutip TASS.

Jika pesan Jokowi tersebut tak tertulis, kemungkinan besar pesan tersebut disampaikan secara lisan.

Tetapi, jika mencermati dialog antara Jokowi dan Putin yang diunggah Kremlin dalam “Meeting with President of Indonesia Joko Widodo”, Jokowi hanya satu kali menyebutkan “Ukraina”. 

When we talked by telephone, you expressed concern over and interest in the issues of settling the crisis in Ukraine, in Donbass,” kata Jokowi kepada Putin seperti yang ditulis Kremlin.ru.

Dari satu-satunya kata “Ukraina” yang diucapkan Jokowi saat berbincang dengan Putin seperti yang ditulis oleh Kremlin, sangat terang benderang bila Jokowi tidak menyampaikan pesan dari Zelensky seperti yang diakuinya.

Kalau begitu, apakah Jokowi bisa dianggap telah menyebarkan berita bohong alias hoax karena telah mengaku menyampaikan pesan Zelensky ke Putin?

Belum tentu. Karena bisa saja pihak Ukraina dan pihak Rusia kompak ngibul.

Bocoran Denny Indrayana Dicap Hoax, Mahfud MD harus Jelaskan Ini

Kasus yang mirip informasi yang disampaikan Denny Indrayana adalah bisik-bisik politik yang diutarakan oleh Presiden SBY pada 18 Desember 2013 atau 10 tahun silam.

“Saya dengar dan mudah-mudahan tidak benar dan tidak terjadi. Konon katanya, Perppu tentang MK dikaitkan dengan apa yang sedang ditangani MK, yaitu persoalan UU Pilpres. Saya dengar bahwa bisik-bisik politik itu bisa dikaitkan. Saya tidak percaya,” kata Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah ketika itu.

Sebelumnya. pada 13 Desember 2013 Yusril Izha Mahendra, telah mengajukan gugatan judicial review UU Pilpres ke MK. Pakar hukum tata negara itu mengajukan gugatan judicial review UU Pilpres ke MK agar pelaksanaan pilpres bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif dilaksanakan pada 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru menggelar  sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Yusril pada 21 Januari 2014. Dan, pada 20 Maret 2014 MK menolak permohonan Yusril.

Dari putusan MK tersebut, ternyata bisik-bisik yang disampaikan oleh SBY tidak benar.

Tapi, apakah karena bisik-bisik yang disampaikannya tidak benar lantas SBY bisa disebut telah berbohong atau bisik-bisiknya bisa dicap hoax?