Terlibat Skenario Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD tak Salah
Rapat koordinasi pemunduran atau penundaan Pemilu 2024 memang cukup kontroversial. Bahkan, dua hari sebelum pembatalan, KPU Balikpapan telah mengutarakan penolakannya.
“Kalau masih tema itu (penundaan pemilu) kami tidak akan menghadiri acara tersebut. Kami juga sudah minta pelaksana berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Kaltim,” ujar Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha kepada CNNIndonesia.com.
Sebelum insiden bocornya surat undangan rapat, isu penundaan pemilu sebenarnya sudah menjadi sorotan kencang. Sejumlah LSM, seperti Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif, Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sudah mengeluarkan petisi “Tolak Penundaan Pemilu 2024” yang diunggahnya melalui Change.org pada 2 Maret 2022.
Pemilu 2024 memang berpotensi ditunda. Ada sejumlah “gelagat” yang menguatkannya. Salah satunya adalah rontoknya kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca terbongkarnya sejumlah dugaan bukti kecurangan dan serangkaian skandal yang melibatkan Komisaris KPU.
Waktu yang dipilih sebagai hari pencoblosan, yaitu 14 Februari 2024, pun berpotensi menjadi faktor yang dapat menunda Pemilu 2024. Sebab, pada masa-masa itu intensitas hujan sedang tinggi-tingginya.
Cuaca buruk yang dipicu tingginya curah hujan juga berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Kedua bencana ini berpotensi menunda pelaksanaan pencoblosan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdampak.
Pada Pemilu 2024, dua hari jelang hari-H yang jatuh pada 17 April 2019, ratusan kotak suara yang terbuat dari kardus di Gudang PPK Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rusak akibat terendam banjir. Padahal April 2019 bukan puncak musim hujan.
Beruntung ketika itu KPUD Kabupaten Bogor dapat dengan sigap mengatasinya sehingga pencoblosan suara di Kecamatan Ciseeng dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Tapi, bagaimana jika kerusakan logistik terjadi di lebih banyak daerah dan waktu yang lebih mepet?
Karena potensi penundaan Pemilu 2024 memang ada, maka sudah seharusnya pemerintah, khususnya Kemenko Polhukam, menyiapkan skenario-skenario mitigasinya, termasuk skenario terburuk. Dengan demikian, sudah sepatutnya jika Kemenko menggelar rapat guna membahas langkah-langkah yang harus diambil jika pemilu benar-benar ditunda.