Jadi, jelas tidak ada yang salah pada rapat yang membahas skenario penundaan pemilu. Dan, tidak ada yang salah jika Mahfud MD dan jajaran Kemenko Polhukam terlibat di dalamnya. Jika tidak terlibat, justru Kemenko Polhukam dapat dianggap abai melakukan tugas dan fungsinya.
Karenanya, pembatalan rapat tersebut justru patut dicurigai. Ada apa sebenarnya?
Apakah mungkin Kemenko Polhukam khawatir jika hasil rapat bocor seperti bocornya surat undangan?
Jika benar, maka kecurigaan lain pun muncul: adanya materi rahasia yang oleh Kemenko Polhukam hanya diberikan kepada undangannya. Dan, untuk mencegah kebocoran informasi rahasia ini, dengan terpaksa Kemenko Polhukam membatalkannya.
Wajar jika publik menaruh curiga tentang adanya “sesuatu” yang diagendakan dalam rapat. Terlebih alasan pembatalan yang disampaikan Mahfud, yaitu menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap menggelar Pemilu 2024 tepat pada waktunya, terkesan asal diucapkan.
Sebab, jika benar tujuan rapat seperti yang disampaikan Mahfud, bukankah pemerintah bisa menjelaskannya lewat berbagai saluran informasi yang ada, mulai dari media cetak, media online, media sosial, sampai SMS broadcast.
Tapi, Mahfud MD tidak perlu bicara jujur apa adanya. Jika jujur, isu penundaan Pemilu 2024 jadi tidak menarik lagi.